Delegasi Indonesia menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat implementasi Global Goal on Adaptation (GGA) sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada COP30, pembahasan GGA berfokus pada finalisasi indikator, Baku Adaptation Roadmap (BAR), dan mekanisme Means of Implementation (MoI) yang meliputi pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.

“Indonesia menuntut indikator GGA yang sederhana, terukur, dan dapat diadaptasi sesuai kondisi nasional, tanpa dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas, target adaptasi hanya akan menjadi dokumen tanpa aksi nyata,” tegas Franky Zamani, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim selaku Lead Negotiator pada sesi konsultasi informal GGA di COP30 Belem, Kamis, (20/11/2025).

Proses GGA berlanjut dari Glasgow-Sharm el Sheikh Work Programme (COP26), pengembangan kerangka pada CMA4 (COP27), hingga adopsi UAE Framework dan penetapan UAE-Belem Work Programme pada CMA5 (COP28). Laporan teknis yang diterbitkan 8 September 2025 memuat daftar 100 indikator potensial yang terstruktur dalam 11 target: tujuh target substansi (suplai air dan sanitasi, pangan, kesehatan, ekosistem, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan target dampak/kerentanan) serta empat target pendukung (perencanaan; implementasi; monitoring, evaluasi, pembelajaran; dan penilaian risiko).

Indonesia menyambut penyederhanaan indikator menjadi 100 item yang dirancang untuk memudahkan pelaporan dan pengukuran kemajuan adaptasi. Namun, delegasi menekankan bahwa indikator harus relevan, dapat diterapkan di tingkat nasional, dan tidak menjadi beban administrasi bagi negara berkembang. Prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) harus menjadi landasan agar penerapan indikator fleksibel terhadap kondisi nasional masing-masing negara.

Pembahasan di COP30 juga menyoroti keterkaitan indikator GGA dengan MoI. Indonesia menegaskan bahwa tanpa kepastian pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas, indikator yang ambisius sulit diwujudkan di lapangan. Terkait istilah Transformational Adaptation (TA), delegasi Indonesia mengusulkan agar pembahasan difokuskan pada finalisasi indikator yang praktis dan dapat diimplementasikan terlebih dahulu sebelum memperluas diskusi ke terminologi yang berpotensi menambah kompleksitas pelaksanaan.

Indonesia mendorong agar keputusan GGA yang dihasilkan COP30 mengakomodasi kebutuhan negara-negara berkembang melalui mekanisme MoI yang jelas serta membuka ruang evaluasi dan penyesuaian indikator setelah fase implementasi awal. Dengan demikian, GGA diharapkan menjadi alat praktis bagi negara untuk mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas adaptif, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

“Keberhasilan GGA akan diukur dari kemampuan negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menerjemahkan indikator menjadi aksi di lapangan; KLH/BPLH siap bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan indikator itu menjadi pendorong nyata bagi adaptasi yang adil dan efektif,” tutup Franky.